Sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.
PKBM Citra Karya Prestasi (CKP) yang berlokasi di Babakan Madang Kabupaten Bogor terapkan arti peribahasa satu program bisa membantu pemerintah menyelesaikan beberapa masalah dengan cara kolaborasi.
Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat no 29 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Bogor SE no. 100.34.2/1018-DISDIK tentang penanganan Anak Tidak Sekolah, menyebutkan upaya kolaboratif dengan semua pihak termasuk tokoh agama (pengelola pesantren).
Dukungan PKBM CKP atas pemerintahan Gubernur Jawa Barat Dan Bupati Bogor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Peningkatan Rata Rata Lama Sekolah (RRLS) dan meningkatkan SDM membekali life skills kewirausahaan telah berjalan sejak lama dengan Program Nol Rupiah untuk pendidikan keluarga pra sejahtera.
"Sebisa mungkin kami berkolaborasi dengan pesantren yatim dan tahfiz agar para santri mendapatkan pendidikan non formal gratis dari PKBM CKP selama di pondok dan bisa lulus berijazah resmi, kedepannya para santri dapat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi." ungkap Endri Irawan Kepala PKBM Citra Karya Prestasi.
Melansir dari laman Humas Pemda Jabar Adi Komar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan menjadi provinsi pertama bebas dari ATS pada 2029.
Endri menambahkan, "Kegiatan kewirausahaan PKBM CKP diantaranya perkebunan, perikanan, barista, dan english conversation. Bahasa Inggris adalah fondasi penting life skill pramu wisata dan peningkatan SDM menuju Jabar Bebas ATS di tahun 2029."
Ia juga mengatakan kepada wartawan, PKBM Citra Karya Prestasi baru saja lulus menjalani uji kelayakan dengan Badan Akreditasi Nasional - BAN PDM Agustus 2026 lalu.
Pada acara tersebut PKBM CKP mengundang lembaga-lembaga rekanannya diantaranya Ponpes Tahfiz Mahad Sulthon Alislami, Ponpes Yatim AlMahfudz, dan Karang Taruna Satria Sakti Desa Cijayanti .
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy berharap, dengan adanya program ini dapat menjadi formula efektif bagi penanganan ATS.
"Penerapan programnya akan diterapkan di seluruh PKBM, kami telah berkoordinasi dengan kecamatan, desa, hingga lembaga PKBM,"
PKBM Citra Karya Prestasi (CKP) yang berlokasi di Babakan Madang Kabupaten Bogor terapkan arti peribahasa satu program bisa membantu pemerintah menyelesaikan beberapa masalah dengan cara kolaborasi.
Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat no 29 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Bogor SE no. 100.34.2/1018-DISDIK tentang penanganan Anak Tidak Sekolah, menyebutkan upaya kolaboratif dengan semua pihak termasuk tokoh agama (pengelola pesantren).
Dukungan PKBM CKP atas pemerintahan Gubernur Jawa Barat Dan Bupati Bogor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Peningkatan Rata Rata Lama Sekolah (RRLS) dan meningkatkan SDM membekali life skills kewirausahaan telah berjalan sejak lama dengan Program Nol Rupiah untuk pendidikan keluarga pra sejahtera.
"Sebisa mungkin kami berkolaborasi dengan pesantren yatim dan tahfiz agar para santri mendapatkan pendidikan non formal gratis dari PKBM CKP selama di pondok dan bisa lulus berijazah resmi, kedepannya para santri dapat melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi." ungkap Endri Irawan Kepala PKBM Citra Karya Prestasi.
Melansir dari laman Humas Pemda Jabar Adi Komar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan menjadi provinsi pertama bebas dari ATS pada 2029.
Endri menambahkan, "Kegiatan kewirausahaan PKBM CKP diantaranya perkebunan, perikanan, barista, dan english conversation. Bahasa Inggris adalah fondasi penting life skill pramu wisata dan peningkatan SDM menuju Jabar Bebas ATS di tahun 2029."
Ia juga mengatakan kepada wartawan, PKBM Citra Karya Prestasi baru saja lulus menjalani uji kelayakan dengan Badan Akreditasi Nasional - BAN PDM Agustus 2026 lalu.
Pada acara tersebut PKBM CKP mengundang lembaga-lembaga rekanannya diantaranya Ponpes Tahfiz Mahad Sulthon Alislami, Ponpes Yatim AlMahfudz, dan Karang Taruna Satria Sakti Desa Cijayanti .
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy berharap, dengan adanya program ini dapat menjadi formula efektif bagi penanganan ATS.
"Penerapan programnya akan diterapkan di seluruh PKBM, kami telah berkoordinasi dengan kecamatan, desa, hingga lembaga PKBM,"