Dinas Pendidikan

CIBINONG – Belum layaknya pendapatan yang diterima oleh guru honorer menjadi salah satu persoalan yang menjadi tuntutan para guru honorer saat melakukan aksi bela guru yang dilakukan oleh ratusan guru honorer Kabupaten Bogor di gerbang gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (18/5).

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, TB. A. Luthfi Syam menegaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kabupaten Bogor terutama untuk para guru yang bertugas di sekolah negeri, salah satunya dengan memperjuangkan nasib sekitar hampir empat ribu guru honorer yang belum menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bogor. Dimana dengan diterimanya SK tersebut pendapatan yang akan diterima oleh para guru honorer pun akan ikut meningkat.

“Kalau teman – teman mengatakan ingin naik, yang jelas saya ingin katakan saat bersama kita sudah naik, berapapun sudah naik. Tetapi problem kita sebetulnya ini bukan cuma sekedar naik, tetapi masih ada kawan – kawan kita tiga sampai hampir empat ribu orang yang belum menerima SK, jadi saya justru sedang memperjuangkan bagaimana yang empat ribu ini bisa mendapat SK. Ini namanya kebersamaan, sebab kita naik juga kalau ada teman kita menangis kan sayang, kita juga tidak mau seperti itu, ini yang akan kita perjuangkan,” tegas Luthfi dihadapan perwakilan peserta aksi bela guru.

Lebih lanjut Luthfi menjelaskan, kenaikan tunjangan tersebut akan pihaknya lakukan saat perubahan anggaran tahun ini atau pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun depan. “Kalau perubahan anggaran ternyata anggaran memungkinkan kenapa tidak, tapi kalau tidak mungkin pada RAPBD 2018 akan kami ajukan,” jelasnya.

Sementara itu terkait aksi bela guru kali ini, Ketua Persatuan Guru Honor (PGH) Kabupaten Bogor, Halim Sihabudin mengatakan, aksi ini merupakan upaya para guru honorer dalam memperjuangkan nasib mereka terutama dalam hal kesejahteraan.

“Teman – teman sudah seringkali bertanya tentang statusnya yang berhubungan dengan kesejahteraan, kami harap Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya memperhatikan tapi juga mengakomodir aspirasi kami ini,” ujar Halim. (ARI/Disdik Kab. Bogor)



2017 © Dinas Pendidikan